Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar menyatakan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bawaslu harus dapat meningkatkan sistem keamanan data yang telah ada. Pasalnya dia melihat sudah beberapa kali website Bawaslu hampir diretas oknum yang tak bertanggungjawab.
Menurutnya Bawaslu perlu belajar dari pengalaman misalnya pada Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 yang memang rentan sekali dengan hacker. Namun Fritz bersyukur insfratruktur dan lisensi berbayar yang dimiliki membuat semuanya dapat tertangani.
“Lisensi berbayar diperlukan agar website kita atau server bisa aman atas hacking itu harapan ke depannya,” tuturnya saat menutup acara Rapat Koordinasi Data dan Informasi Bawaslu dalam Rangka Persiapan Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Sabtu (30/10/2021).
Bahkan dirinya mengakui mengadakan survey kecil-kecilan atas pengambilan data lewat email ke seluruh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota dan hanya beberapa persen saja yang merespon. Menurutnya hal ini membuktikan walau terlihat rumit, namun email khusus untuk lembaga membuat keamanan data menjadi terjamin.
“Memang tidak ada yang menggantikan kecepatan mengirim pesan lewat WhatsApp tapi kita berbicara bukan kecepatan tapi keamanan data yang kita punyai,” tambahnya.
Walau begitu Fritz mengakui akan terus mendukung seluruh pekerjaan rumah yang dibebankan kepada Pusdatin Bawaslu terlebih dalam menjaga keamanan data yang bersifat rahasia. “Ada banyak PR datin ke depan tapi saya rasa kita akan mampu melaksanakannya,” harap Fritz.
Sebelumnya Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin pun sempat mengatakan agar waspada atas tren pencurian data. Bahkan dirinya menambahkan pencurian data ini tidak hanya menargetkan data pribadi melainkan data lembaga.
“Sudah ada kejadiannya data sebuah lembaga diambil untuk dibuat mempersoalkan lembaga lain. Data itu ada yang membocorkan dari staf internal maka penting untuk waspada terhadap pencurian data”, kata Afif
Sumber : bawaslu.go.id
