Bawaslu Perkuat Pengawasan Partisipatif Bersama Komisi II DPR RI

Bawaslu Republik Indonesia bersama Komisi II DPR RI menggelar Sosialisasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kalimantan Barat - Pontianak, Jumat (21/08). Kegiatan ini merupakan upaya memperkuat peran masyarakat sebagai mitra strategis Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.

Ketua Bawaslu Kalbar Mursyid Hidayat mengatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara maupun pengawas, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik merupakan fondasi penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu dan Pilkada Serentak 2029.

"Kita ingin semua terlibat, termasuk masyarakat, untuk terus meningkatkan kualitas demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat. Menghadapi Pemilu 2029, kita berharap tidak ada lagi racun demokrasi yang mencederai proses demokrasi, seperti politik uang, ujaran kebencian, isu SARA, intimidasi, maupun berbagai bentuk pelanggaran lainnya," ujar Mursyid.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif merupakan langkah strategis dalam mencegah berbagai potensi pelanggaran sejak dini. Oleh sebab itu, Bawaslu terus mendorong masyarakat agar tidak hanya menggunakan hak pilihnya, tetapi juga aktif mengawasi setiap tahapan Pemilu.

"Kami berharap masyarakat tidak pernah jemu untuk melibatkan diri dan terus berpartisipasi dalam pengawasan. Dengan kebersamaan, kita dapat mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, berintegritas, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar dipilih secara jujur dan adil," lanjutnya.

Mursyid menambahkan, semakin tinggi kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengawasan, maka semakin kecil peluang terjadinya praktik-praktik yang merusak kualitas demokrasi. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Bawaslu berharap sinergi dengan masyarakat semakin kuat sehingga pelaksanaan Pemilu mendatang berlangsung aman, damai, transparan, dan dipercaya publik.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa pengawasan Pemilu tidak dapat hanya mengandalkan kerja formal lembaga pengawas. Menurutnya, pengawasan akan semakin efektif apabila masyarakat di tingkat akar rumput memiliki pengetahuan, keberanian, dan jejaring untuk ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu.

Rifqi menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif diarahkan pada lima tujuan utama, yakni meningkatkan integritas Pemilu, memperluas jangkauan pengawasan hingga ke masyarakat, mencegah pelanggaran sejak dini, membangun budaya demokrasi yang partisipatif, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu. Ia menilai partisipasi masyarakat merupakan salah satu fondasi utama dalam memperkuat legitimasi demokrasi.

Pada kesempatan yang sama, Narasumber dalam kegiatan tersebut Anggota Ombudsman Bawaslu RI Dr. Abdul Gofar menyoroti pentingnya peningkatan kualitas masyarakat melalui pendidikan politik. Menurutnya, masyarakat yang belum memiliki kecerdasan politik yang memadai akan lebih rentan terhadap tekanan, manipulasi informasi, politik transaksional, maupun berbagai praktik yang mengurangi kebebasan dalam menentukan pilihan.

Ia menegaskan bahwa penguatan literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif harus terus dilakukan agar masyarakat mampu menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pengawas yang aktif. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan proses Pemilu yang berkualitas, berintegritas, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.