Bawaslu Kalbar Laksanakan Penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat Tahun 2026 Secara Daring

Pontianak – Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan penandatanganan Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat Tahun 2026 secara daring, Rabu ( 12/08/2026 ).

 Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja serta memastikan pelaksanaan program dan kegiatan di jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota berjalan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan diawali dengan pembukaan dan pengarahan oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Musyid Hidayat. Dalam arahannya, Musyid menekankan pentingnya IKU sebagai instrumen dalam mengukur keberhasilan kinerja, sekaligus menjadi pedoman bagi jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelembagaan.

Menurutnya, penyusunan dan penandatanganan IKU tidak semata-mata menjadi pemenuhan aspek administratif, tetapi harus dimaknai sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan akuntabilitas lembaga.

“Indikator Kinerja Utama harus menjadi instrumen yang benar-benar digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja, bukan hanya sebatas dokumen administratif,” ujar Musyid dalam arahannya.

Ia juga mengingatkan jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota agar setiap indikator yang telah ditetapkan dapat diterjemahkan ke dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara konkret. Dengan demikian, capaian kinerja tidak hanya dapat diukur secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap penguatan kelembagaan dan pelaksanaan tugas pengawasan.

Penandatanganan dokumen IKU Tahun 2026 tersebut menjadi momentum untuk menyatukan komitmen antara Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif, transparan, dan akuntabel.

Melalui IKU, setiap jajaran diharapkan memiliki arah dan target kinerja yang jelas, sehingga proses pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan secara daring juga menjadi bentuk pemanfaatan teknologi dalam mendukung koordinasi kelembagaan. Meskipun dilaksanakan secara virtual, proses penandatanganan tetap menjadi bagian penting dari penguatan komitmen kinerja seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat.

Dengan ditandatanganinya Dokumen IKU Tahun 2026, Bawaslu Kalbar berharap seluruh jajaran dapat menjaga konsistensi dalam mencapai target yang telah ditetapkan serta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja kelembagaan.

Melalui kinerja yang terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Bawaslu Kalbar bersama jajaran Kabupaten/Kota berkomitmen memperkuat kelembagaan dan terus hadir mengawal demokrasi di Kalimantan Barat.