bawaslu audiensi dengan kejati bahas penegakkan hukum dan tahapan pilkada 2020
|
Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Provinsi Kalimantan Barat – Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati) Dr. Jaya Kesuma, S.H., M.HUM menerima kunjungan (audiensi) dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (29-07-2020)
Audiensi dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Ruhermansyah, Mohamad, Syf. Aryana Kaswamayana dan dari unsur sekretariat Kepala Bagian Pengawasan Siska A. Yusra
Ruher sapaan akrabnya menyampaikan maksud dan tujuan melakukan kunjungan ini adalah untuk menjalin silaturahmi sekaligus menyerahkan laporan hasil kerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019 lalu, data kerawanan pemilu terupdate dan menyampaikan beberapa aturan regulasi terkait dengan pelaksanaan pilkada.
Seperti yang kita ketahui, dalam rangka persiapan pilkada serentak, Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan merupakan tiga insitusi yang diamanatkan oleh Undang-Undang untuk bekerjasama dalam menegakkan tindak pidana pemilihan.
“Kami butuh arahan dari pak Kajati untuk mensukseskan pilkada ini, membangun kerjasama yang baik, melakukan pembinaan dan supervisi ke Sentra Gakkumdu di 7 Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada dan juga 7 Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan Pilkada, juga bagaimana kita dapat selalu menjaga kondisi sosial politik dan penegakan hukum di 14 Kabupaten/Kota ini agar bisa berjalan dengan baik,†ujar Ruhermasnyah orang nomor 1 Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.
Dalam kesempatan itu, Kajati Kalbar Dr. Jaya Kesuma mengutarakan siap mendukung dan membantu mensukseskan Pilkada ini. “Saya yakin kalau kita semakin intens berkomunikasi dan berkordinasi segala permasalahan yang terjadi bisa teranulir dan kami juga akan teruskan pertemuan ini ke Kejari se-Kalbar agar siap mendukung dan tetap berkoordinasi dengan Bawaslu,†ujarnya.
Ia juga mengajak Bawaslu Kalbar untuk mendukung kinerja aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan dan upaya penegakan hukum di Kalimantan Barat.
“Kami sebagai penegak hukum sangat terbuka dengan aspirasi masyarakat,†tutupnya.
