Lompat ke isi utama

Berita

Silahturahmi Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Silahturahmi Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak, Badan Pengawas Pemilihan Umum - Provinsi Kalimantan Barat DPP LDII Wilayah Kalimantan Barat melakukan kunjungan dalam rangka silahturahmi ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat , Pontianak, Selasa (07/07/2020). Selain melakukan silahturahmi kunjungan LDII kali ini juga memberikan sejumlah rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka melakukan pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 yang akan berlangsung pada 09 Desember 2020 diantaranya, mendukung sepenuhnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat di dalam menjalankan tugas pengawasan dan menindak setiap tindakan yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan Pemilu serta mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pilkada 2020 pada tanggal 09 Desember 2020 yang akan datang dan berharap semoga terlaksana dengan jujur, adil, berintegritas dan bermartabat.

Susanto sebagai Pimpinan LDII wilayah Kalimantan Barat juga menambahkan sebagai lembaga dakwah LDII juga berperan dalam menyampaikan penekanan pendidikan karakter dalam membangun sumber daya manusia di semua sektor termasuk di dalam memilih Kepala Daerah, agar melahirkan pemimpin yang baik serta amanah sehingga kemaslahatan umat tercapai pungkasnya. Ketua Bawaslu Kalbar Ruhermansyah menyambut baik atas silahturahmi LDII cabang Kalimantan Barat yang juga turut berperan serta mengawal Pilkada Serentak di 7 Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat. Menurut Ruhermansyah LDII sebagai lembaga dakwah juga memiliki visi yang sama dengan Bawaslu yaitu, ingin mewujudkan dan mengawal penyelenggaran Pilkada yang berkualitas,berintegritas dan demokratis. Selain visi yang sama LDII juga memiliki misi yang sama yaitu, memberikan edukasi dan literasi kepada masyarakat agar melaksanakan Pilkada sesuai ketentuan perundang-undangan contohnya menolak politik uang, politisasi SARA dan pada saat memberikan hak pilihnya di kotak suara terbebas dari tekanan atau intimidasi dari pihak-pihak yang menginginkan Pilkada Tahun 2020 ini berjalan tidak harmonis.    

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle