Menguji Satu Tahun Pemerintahan Baru, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas OSO Pontianak Gelar Dialektika Demokrasi Bersama Tokoh Kalbar

PONTIANAK – Menandai lebih dari satu tahun berjalannya pemerintahan baru, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas OSO Pontianak menggelar diskusi strategis bertajuk "Dialektika Demokrasi" pada Sabtu (18/4/2026).

Acara yang mengangkat tema "Lebih dari Satu Tahun Pemerintahan Baru: Menguji Kebijakan, Mengawal Demokrasi" ini menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari efisiensi anggaran hingga integritas penyelenggaraan pemilu di tingkat lokal.

Diskusi ini menghadirkan 4 Narasumber yang memberikan perspektif mendalam dari bidang keahlian masing-masing:

1. M. Fadhly Akbar, S.H., M.H. (Dosen HTN Universitas OSO) Dalam paparan ilmiahnya, Fadhly membedah konstitusionalitas kebijakan pusat seperti Koperasi Merah Putih dan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (SPPI). Ia menekankan pentingnya efisiensi anggaran dalam perspektif Hukum Tata Negara agar tidak menabrak koridor regulasi yang ada.
2. Suyanto Tanjung, S.Sos., M.Si. (Anggota DPRD Provinsi Kalbar) Sebagai wakil rakyat, Suyanto menyoroti fungsi pengawasan legislatif. Ia melontarkan pertanyaan reflektif mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah setahun terakhir telah mengakomodasi suara rakyat, khususnya di wilayah Kalimantan Barat.
3. M. Syarifuddin Budi, S.T. (Ketua KPU Provinsi Kalbar) Syarifuddin memberikan evaluasi komprehensif mengenai demokrasi elektoral pasca-Pemilu 2024. Ia secara khusus menyoroti tantangan kelembagaan KPU di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintahan baru.
4. Mursyid Hidayat, S.Sos., M.H. (Ketua Bawaslu Provinsi Kalbar) Mursyid menekankan pentingnya menjaga ruang sipil dan integritas demokrasi. Dalam catatannya, Bawaslu terus memantau dinamika politik di Kalbar guna memastikan bahwa pengawasan pemilu tetap berjalan optimal meskipun peta politik nasional mengalami transisi besar.

Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang diskusi akademik, tetapi juga sebagai bentuk nyata peran universitas sebagai pilar demokrasi. Dengan mempertemukan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), legislatif, serta akademisi, Universitas OSO berharap dapat melahirkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah.

"Dialektika ini adalah ruang untuk menguji sejauh mana kebijakan yang diambil pemerintah tetap berada pada jalur demokrasi yang sehat dan berpihak pada kepentingan publik," ujar salah satu perwakilan penyelenggara di sela-sela acara.

Melalui kegiatan ini, diharapkan sinergi antara lembaga negara dan akademisi di Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengawal sisa masa jabatan pemerintahan guna mencapai kesejahteraan yang berkeadilan.