Lompat ke isi utama

Berita

HADIRKAN JAJARAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI BAWASLU KALBAR GELAR SOSIALISASI SIPS

HADIRKAN JAJARAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI BAWASLU KALBAR GELAR SOSIALISASI SIPS

Pontianak, Bawaslu Badan Pengawas Pemilihan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat - Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan Sosialisasi SIPS versi 3.0 kepada jajaran DPD/DPW Partai Politik Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini turut hadir Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Ruhermansyah, Koordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat Hawad Sriyanto, Subkoor Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum Victorianus Edven beserta jajaran dan jajaran DPD/DPW Partai Politik tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam kesempatan tersebut Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kalbar Hawad Sriyanto memaparkan bahwa “aplikasi SIPS ini bertujuan untuk menyediakan layanan dan fasilitas untuk mempermudah dan mempercepat peserta pemilu dan pemilihan untuk mengajukan permohonan sengketa secara online, memberikan informasi tata cara, pelaporan dan transparansi penyelesaian sengketa pemilu/pemilihan secara cepat”.

Senada dengan hal tersebut Ketua Bawaslu Kalbar menambahkan bahwa “dengan adanya sosialisasi maka diharapkan agar jajaran partai politik dapat memahami mengenai tujuan dan cara penggunaan aplikasi SIPS, sehingga dapat memudahkan dalam penerapannya kelak, terlebih jadwal pemilu dan pemilihan sudah ditetapkan sehingga jauh hari sudah ada persiapan”

Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa pemilu dan pemilihan ini sendiri terdiri dari sub sistem informasi meliputi permohonan sengketa baik langsung maupun online, verifikasi formil dan materil, registrasi, musyawarah/ajudikasi, putusan dan tindak lanjut putusan. Pelaksanaan sosialisasi ini juga sebagai bentuk pemenuhan akan keterbukaan informasi publik UU Nomor 14 Tahun 2008. (4/2/2022) welbro

toast

Media Sosial

news

Lokasi Bawaslu Provinsi

tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle
tanya

Konsultasi
Hukum Kepemiluan

Tanyakan right-circle