BAWASLU KALIMANTAN BARAT HADIRI RAKOR EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
|
Pontianak, Kalbar – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dengan berpartisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Mandiri Keterbukaan Informasi Publik. Acara yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Kalimantan Barat pada Rabu, 11 Juni 2025, ini menjadi platform strategis bagi badan publik untuk meningkatkan kualitas layanan informasinya.
Kegiatan ini menjadi langkah penting untuk memperkuat komitmen setiap badan publik di Kalimantan Barat dalam menyediakan layanan informasi yang tidak hanya transparan dan akuntabel, tetapi juga berkelanjutan. Partisipasi Bawaslu Kalbar dalam forum ini menegaskan kembali posisinya sebagai lembaga yang terbuka dan siap memenuhi hak masyarakat atas informasi, khususnya yang berkaitan dengan pengawasan pemilu.
Evaluasi Internal dan Strategi Peningkatan
Melalui forum koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terhadap layanan informasi publik yang telah berjalan. Proses evaluasi mandiri ini akan menjadi dasar untuk mengidentifikasi berbagai kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga langkah-langkah perbaikan yang konkret dapat segera dirumuskan.
Lebih lanjut, Bawaslu Kalbar akan menyusun strategi yang lebih terarah guna meningkatkan kualitas layanan informasinya. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dapat diakses dengan mudah, cepat, dan akurat. Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara.
Kehadiran Bawaslu Kalbar dalam rapat koordinasi ini merupakan wujud nyata dari upaya lembaga tersebut dalam membangun kepercayaan publik. Dengan layanan informasi yang prima, diharapkan masyarakat dapat lebih proaktif dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, sehingga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas dapat terwujud di Kalimantan Barat.
