Bawaslu Kalbar Dorong Kepastian Hak Pilih Warga Tapal Batas Pontianak–Kubu Raya dalam Rakor PDPB 2026

PONTIANAK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat menyoroti persoalan administrasi kependudukan dan potensi kerentanan hak pilih masyarakat di wilayah tapal batas Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (11/11/2026).

Rapat koordinasi yang melibatkan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta jajaran Bawaslu kabupaten/kota tersebut menjadi forum untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam pemutakhiran data pemilih sekaligus merumuskan langkah pencegahan agar kendala administrasi kependudukan tidak menghambat pemenuhan hak konstitusional masyarakat pada Pemilu mendatang.

Salah satu perhatian utama dalam pertemuan ini adalah dampak penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2020 tentang batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Meskipun regulasi tersebut telah diterbitkan, persoalan penyesuaian batas wilayah di lapangan masih menyisakan tantangan, terutama berkaitan dengan kesesuaian data kependudukan dan wilayah administrasi pemilih.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tapal batas sejak dini. Menurutnya, koordinasi lintas lembaga diperlukan agar ketidakpastian administrasi wilayah tidak kembali menimbulkan persoalan bagi masyarakat maupun penyelenggara pemilu sebagaimana yang terjadi pada penyelenggaraan sebelumnya.

Mursyid juga mendorong adanya kesepahaman antara pemerintah daerah, KPU, dan Bawaslu apabila di kemudian hari dilakukan penyesuaian data kependudukan atau pemetaan ulang wilayah. Langkah tersebut diperlukan agar perubahan data dilakukan melalui mekanisme yang jelas, terkoordinasi, dan tidak menimbulkan persoalan baru terhadap status pemilih.

Dalam pembahasan yang sama, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Budiyono, menjelaskan bahwa warga yang secara fisik tinggal di wilayah Kota Pontianak tetapi masih memiliki KTP Kabupaten Kubu Raya tidak dapat dipaksa melakukan perpindahan administrasi kependudukan secara sepihak. Perubahan dokumen kependudukan harus mengikuti prosedur yang berlaku, termasuk pengajuan perubahan Kartu Keluarga oleh masyarakat yang bersangkutan.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Bawaslu karena perbedaan antara lokasi tempat tinggal dan dokumen administrasi kependudukan berpotensi memengaruhi penempatan pemilih dalam daftar pemilih. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penataan batas wilayah agar masyarakat terdampak memperoleh kepastian administrasi tanpa kehilangan hak pilihnya.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Yosef Harry Suyadi, turut menyoroti persoalan validitas data pemilih berdasarkan hasil pengawasan di tingkat kabupaten. Ia mengungkapkan masih adanya kendala ketersediaan data kependudukan pada tingkat pemerintahan paling bawah, termasuk pengurus RT, yang menyulitkan proses verifikasi kondisi faktual masyarakat.

Selain persoalan kewilayahan, pembaruan data penduduk yang meninggal dunia serta perubahan status warga menjadi atau berhenti sebagai anggota TNI/Polri juga menjadi perhatian. Ketidaksesuaian informasi tersebut perlu ditindaklanjuti agar data pemilih benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih.

Sementara itu, perwakilan KPU Provinsi Kalimantan Barat, Suryadi, menyampaikan rencana perbaikan data PDPB melalui kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) yang kemungkinan dilaksanakan pada Desember 2026. Kegiatan tersebut diarahkan untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap data pemilih yang masih memerlukan verifikasi faktual.

Terkait persoalan tapal batas, KPU juga menegaskan bahwa penetapan batas wilayah bukan merupakan kewenangan penyelenggara pemilu. Karena itu, diperlukan komunikasi lebih lanjut dengan Biro Pemerintahan sebagai instansi terkait untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan kewilayahan sebelum memasuki tahapan Pemilu berikutnya.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Kubu Raya turut mengusulkan pemetaan kawasan secara lebih terperinci, termasuk pada wilayah yang berpotensi mengalami persoalan administrasi kependudukan. Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menyandingkan data kependudukan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 serta hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut, Bawaslu dan KPU sepakat mendorong pembentukan forum komunikasi melalui koordinasi dengan Biro Pemerintahan guna memfasilitasi pertemuan lintas lembaga di tingkat pemerintah provinsi. Pertemuan tersebut diharapkan dapat memperjelas langkah penanganan persoalan tapal batas sekaligus memastikan setiap kebijakan penyesuaian administrasi kependudukan mempertimbangkan keberlangsungan hak pilih masyarakat.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya pengawasan data pemilih secara berkelanjutan, tidak hanya untuk memastikan akurasi daftar pemilih, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap potensi persoalan pemenuhan hak pilih.

Bawaslu berupaya memastikan persoalan batas administrasi wilayah tidak menjadi penghalang bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan Pemilu mendatang.