Perkuat Kualitas Demokrasi, Bawaslu Kalbar dan DPW PSI Gelar Konsolidasi Pra-Verifikasi Data Parpol

PONTIANAK – Dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi dan memastikan kesiapan tahapan pemilu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan agenda Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalimantan Barat pada 2 Juni 2026. Pertemuan ini difokuskan pada koordinasi pra-verifikasi data partai politik yang akan diproses melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL).

Ketua DPW PSI Kalimantan Barat, Robi, menyambut positif inisiatif Bawaslu tersebut. Menurutnya, pertemuan ini merupakan langkah krusial dalam menyamakan persepsi terkait agenda pra-verifikasi.

"Pertemuan kali ini sangat penting sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara kami sebagai partai politik dengan Bawaslu, guna memastikan proses pemutakhiran data berjalan lancar sesuai regulasi yang berlaku," ujar Robi.

Pencegahan Masalah Data di SIPOL

Perwakilan Bawaslu, Faisal, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional untuk mengoptimalkan pengawasan pemilu. Pihaknya menekankan bahwa penyelenggaraan pemilu yang berkualitas memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan.

"Kami hadir untuk meminta masukan sekaligus memastikan bahwa data yang masuk ke SIPOL akurat. Ini adalah bentuk pengawasan Bawaslu di masa non-tahapan agar nantinya tidak terjadi kendala berarti saat verifikasi administrasi maupun faktual," jelas Faisal.

Senada dengan hal tersebut, Agnes dari pihak Bawaslu menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah preventif. Ia menyoroti pentingnya akurasi data untuk meminimalisir masalah klasik yang sering terjadi, seperti data ganda, pencatutan nama masyarakat secara sepihak, serta ketidaksesuaian data keanggotaan dan kepengurusan. Bawaslu juga menekankan pentingnya pemenuhan syarat keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai.

Harapan Inovasi dan Sosialisasi Regulasi

Menanggapi poin-poin yang disampaikan, jajaran pengurus DPW PSI memberikan masukan terkait dinamika di lapangan. Pak Lonjong, perwakilan dari PSI, menyoroti pentingnya edukasi terkait aturan pemasangan alat peraga kampanye.

"Kami berharap Bawaslu dapat menghadirkan terobosan baru dalam bentuk sosialisasi yang lebih intensif, terutama terkait aturan pemasangan baliho dan alat peraga agar tidak terjadi pelanggaran yang tidak diinginkan," ungkapnya.

Selain itu, pihak PSI juga menekankan pentingnya transparansi informasi. DPW PSI berharap setiap pembaruan regulasi kepemiluan dapat disosialisasikan secara komprehensif kepada partai politik. Komunikasi yang berkelanjutan antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu dinilai sebagai kunci utama dalam meningkatkan kepatuhan terhadap aturan dan memperkuat integritas demokrasi di Kalimantan Barat.

Kegiatan konsolidasi ini diakhiri dengan komitmen bersama untuk menjaga iklim politik yang sehat dan akuntabel menjelang dimulainya tahapan pemilu yang akan datang.