Bawaslu Kalbar Hadiri Kunjungan Reses Komite I DPD RI, Bahas Evaluasi UU Pemilu

PONTIANAK – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat turut mengambil peran dalam mendorong penguatan regulasi kepemiluan melalui partisipasi pada Kunjungan Kerja Reses Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Maria Goreti, yang berlangsung di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat, Rabu  (21/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, bersama Ketua dan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Barat. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai pandangan, evaluasi, serta masukan terkait pelaksanaan regulasi kepemiluan berdasarkan pengalaman penyelenggara pemilu di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Bawaslu Kalbar menyampaikan sejumlah evaluasi dan usulan perbaikan terhadap regulasi pemilu yang berangkat dari pengalaman pelaksanaan tugas pengawasan di lapangan. Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong penyempurnaan kerangka hukum kepemiluan agar semakin mampu menjawab tantangan dan dinamika penyelenggaraan pemilu.

Pengalaman pengawasan di tingkat daerah menjadi salah satu sumber informasi penting dalam mengidentifikasi berbagai persoalan implementasi regulasi. Oleh karena itu, keterlibatan Bawaslu dalam forum ini diharapkan dapat memberikan perspektif pengawasan yang konstruktif bagi proses evaluasi Undang-Undang Pemilu.

Kunjungan kerja reses Anggota Komite I DPD RI ini juga menjadi sarana untuk menjaring aspirasi secara langsung dari penyelenggara pemilu di daerah. Berbagai pandangan dan masukan yang dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi sesuai kewenangannya.

Melalui keikutsertaan dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam penguatan sistem demokrasi, khususnya melalui penyampaian evaluasi dan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu.

Sinergi antara Bawaslu, KPU, dan DPD RI diharapkan dapat memperkuat proses evaluasi regulasi kepemiluan sekaligus mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang semakin demokratis, berintegritas, transparan, dan akuntabel