PERKUAT KOLABORASI DORONG DEMOKRASI BERSIH LEWAT PENGAWASAN PARTISIPATIF, BAWASLU DAN PEMPROV KALBAR DUDUK BERSAMA OPD BAHAS KERJASAMA STRATEGIS

Pontianak - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan Pemilu. Melalui pertemuan yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, kedua belah pihak mematangkan draf nota kesepakatan (MoU) kerja sama yang akan menjadi landasan sinergi dalam mengawal proses demokrasi.

Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyamakan persepsi dan merumuskan detail kerja sama yang akan dijalin. Sinergi antara Bawaslu dan Pemprov Kalbar dinilai krusial untuk memastikan seluruh tahapan pengawasan Pemilu dapat berjalan lancar, efektif, dan komprehensif dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Dukungan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sumber daya manusia, data dan informasi, hingga sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas.

Kehadiran sejumlah OPD dalam pembahasan ini menggarisbawahi komitmen serius Pemprov Kalbar. OPD yang umumnya terlibat dalam dukungan semacam ini antara lain adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang perannya vital dalam validasi data pemilih, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membantu dalam penertiban alat peraga kampanye, serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang esensial dalam diseminasi informasi dan menangkal hoaks.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, dalam kesempatan tersebut, menekankan bahwa pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab bersama. "Kolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya melalui OPD-OPD terkait, merupakan kunci untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran. Dukungan Pemprov akan memperkuat infrastruktur pengawasan kami hingga ke tingkat paling bawah," ujarnya.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dan penguatan dari komitmen bersama yang telah terjalin sebelumnya. Pembahasan draf MoU ini menjadi momentum untuk memetakan secara detail peran masing-masing pihak, mengidentifikasi potensi tantangan, serta merumuskan solusi yang adaptif dan responsif.

Setelah melalui pembahasan intensif, draf nota kesepakatan ini akan segera difinalisasi. Penandatanganan MoU yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam waktu dekat akan menjadi payung hukum yang mengikat dan melembagakan kerja sama strategis ini, memastikan pengawasan Pemilu di Kalimantan Barat berjalan dengan aman, adil, dan berintegritas.