Mapping Kerawanan, Bawaslu Siap Bersinergi dengan Polri

Kordiv Pengawasan Bawaslu Provinsi Kalbar, Faisal Riza menegaskan jika pihaknya siap untuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan aparat keamanan dalam pemetaan maupun mapping kerawanan pada pilkada.

Walaupun memang berdasarkan launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dari Bawaslu RI, Kalbar tidak termasuk daerah yang rawan.

"Pada prinsipnya tentu Bawaslu siap melakukan pengawasan dan bekerjasama dengan aparat keamanan sesuai denhan telegram dari Kapolri mengenai deteksi dini, monitoring, dan update dinamika politik," kata Faisal Riza, Selasa (23/06/2020).

Kita memahami fungsi dan tugas Polri untuk memastikan keamanan pada pilkada di 7 daerah Kalbar terjamin dan kita siap bersinergi," tambah mantan Ketua KPID Kalbar ini.

Seperti agenda yang ada didepan mata, Faisal menjelaskan Bawaslu pada dasarnya siap mengawasi tahapan verifikasi faktual calon perseoran yang akan mulai dilaksanakan tahapannya pada 24 Juni hingga 12 Juli di desa.

Namun juga Bawaslu membuka ruang partisipasi publik dalam melakukan pengawasan terhadap proses verifikasi faktual calon perseorangan.

Bawaslu, lanjut dia, juga siap jika ada laporan dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi faktual karena seperti diketahui bahwa calon perseorangan yang sudah melalui tahapan verifikasi administrasi harus dilanjutkan dengan verifikasi faktual.

"Jadi potensi-potensi pelanggaran yang akan terjadi dalam proses ini bisa saja oleh penyelenggara sendiri, pendukung sendiri atau bakal calon sendiri. Prinsipnya Bawaslu siap mengawasi namun juga siap menerima laporan dari berbagai pihak terkait pengawasan verifikasi faktual ini," papar Faisal Riza.