KETUA BAWASLU KALBAR MENJADI NARASUMBER DALAM DISKUSI PUBLIK YANG DIGELAR OLEH UNIVERSITAS PANCA BHAKTI

Pontianak - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, menyoroti meningkatnya potensi intervensi eksternal dalam proses demokrasi Indonesia sebagai dampak dari ketegangan geopolitik global. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam diskusi publik bertema "Tantangan Rivalitas Geopolitik dan Implikasinya bagi Indonesia" yang diselenggarakan oleh Universitas Panca Bhakti (UPB) di Pontianak pada Selasa, 9 September 2025.

Diskusi yang merupakan hasil kerja sama antara UPB dan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini mengupas tuntas persaingan kekuatan global dan dampaknya terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan nasional. Acara ini juga menghadirkan tiga peneliti dari CSIS, yaitu Dandy Rafitrandi, Lina A. Alexander, dan Andrew W. Mantong, serta dibuka oleh Rektor UPB, Dr. Purwanto, S.H., M.Hum.

Dalam paparannya, Mursyid Hidayat menegaskan bahwa rivalitas geopolitik bukan lagi sekadar isu kebijakan luar negeri, melainkan telah menjadi ancaman nyata yang dapat merusak integritas pemilihan umum. "Di era digital saat ini, medan pertarungan geopolitik meluas hingga ke ruang siber dan memengaruhi opini publik. Ini menjadi tantangan serius bagi penyelenggara pemilu," ujarnya.

Mursyid menguraikan bahwa intervensi asing dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari serangan siber terhadap infrastruktur pemilu, kampanye disinformasi yang masif di media sosial, hingga penyebaran berita bohong (hoax) yang bertujuan untuk memecah belah masyarakat dan memengaruhi pilihan pemilih.

"Aktor-aktor eksternal berkepentingan untuk mendorong hasil pemilu yang sejalan dengan agenda geopolitik mereka. Caranya adalah dengan menciptakan polarisasi, merusak kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, dan mendukung kandidat tertentu melalui propaganda terselubung," jelas Mursyid.

Foto : Ketua Bawaslu Kalbar Mursyid Hidayat Bersama Para Narasumber

Foto : Ketua Bawaslu Kalbar Mursyid Hidayat, Menerima Sertifikat Penghargaan dari Jusuf Wanandi, SH, Ketua Pembina Yayasan Panca Bhakti Pontianak

Foto : Sesi Foto Bersama

Menghadapi tantangan tersebut, Mursyid menekankan peran vital Bawaslu dalam menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia. Ia memaparkan beberapa langkah strategis yang menjadi fokus Bawaslu, antara lain:

• Pengawasan Siber: Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan lembaga terkait lainnya untuk memantau dan menindak konten-konten provokatif, disinformasi, dan kampanye hitam di platform digital.
• Peningkatan Literasi Digital: Mengedukasi masyarakat untuk dapat memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong menjadi salah satu prioritas. Bawaslu gencar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya verifikasi informasi sebelum menyebarkannya.
• Penegakan Hukum Pemilu: Bawaslu berkomitmen untuk menindak tegas setiap pelanggaran, termasuk yang diinisiasi oleh pihak asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
• Kolaborasi Lintas Sektor: Membangun sinergi dengan masyarakat sipil, akademisi, media massa, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem pengawasan partisipatif yang kuat.

Rektor UPB, Purwanto, dalam sambutannya menyatakan bahwa forum akademik seperti ini sangat penting untuk membekali generasi muda dengan wawasan global. "Mahasiswa harus memahami dinamika internasional agar dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kepentingan nasional di tengah sengitnya rivalitas global," tegasnya.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi tekanan geopolitik sangat bergantung pada soliditas institusi domestik, termasuk penyelenggara pemilu yang berintegritas, serta tingkat kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Kehadiran Bawaslu dalam forum ini menggarisbawahi urgensi untuk melindungi proses demokrasi dari segala bentuk campur tangan asing demi menjaga masa depan Indonesia yang berdaulat.