KETUA BAWASLU KALBAR, HADIR DALAM PELANTIKAN PENGURUS MAJELIS WILAYAH KAHMI DAN FORHATI KALBAR PERIODE 2025-2030 DI PENDOPO GUBERNUR

Pontianak, Kalbar – Kehadiran Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat, Mursyid Hidayat, dalam acara pelantikan Pengurus Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan Forum Alumni HMI-Wati (FORHATI) Kalbar periode 2025-2030 di Pendopo Gubernur, menjadi sinyal kuat akan pentingnya sinergi antara penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil dalam mengawal proses demokrasi di Bumi Tanjungpura.

Dalam acara yang berlangsung khidmat tersebut, kehadiran Mursyid Hidayat bukan sekadar memenuhi undangan seremonial. Hal ini merupakan wujud apresiasi dan pengakuan Bawaslu Kalbar atas peran strategis yang selama ini dijalankan oleh KAHMI dan FORHATI sebagai organisasi intelektual yang konsisten dalam memberikan kontribusi pemikiran dan aksi nyata untuk kemajuan daerah, termasuk dalam isu-isu demokrasi dan kebangsaan.

"KAHMI dan FORHATI, dengan jaringan alumni yang tersebar di berbagai sektor dan profesi, merupakan aset besar bagi Kalimantan Barat. Integritas dan kapasitas intelektual para kadernya menjadi modal sosial yang sangat penting dalam merawat demokrasi," ujar seorang sumber yang dekat dengan Bawaslu Kalbar.

Kolaborasi antara Bawaslu dan organisasi seperti KAHMI dan FORHATI menjadi krusial, terutama dalam mendorong model pengawasan pemilu yang partisipatif. Bawaslu, dengan keterbatasan personelnya, tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu yang kompleks dan rentan terhadap pelanggaran. Keterlibatan aktif masyarakat, yang dimotori oleh organisasi-organisasi kredibel, menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

"Kami memandang KAHMI dan FORHATI sebagai mitra strategis. Peran mereka dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, serta mengajak publik untuk proaktif dalam mengawasi setiap tahapan pemilu, akan sangat membantu meringankan tugas Bawaslu," lanjutnya.

Diharapkan, kepengurusan baru MW KAHMI dan FORHATI Kalbar periode 2025-2030 dapat merumuskan program kerja yang konkret dalam bidang pengawasan pemilu. Beberapa bentuk kolaborasi yang potensial untuk dikembangkan antara lain:

• Sosialisasi dan Pendidikan Politik: Mengadakan seminar, diskusi publik, dan lokakarya mengenai pentingnya pengawasan partisipatif dan bahaya politik uang.
• Pemantauan Pemilu: Mendorong anggota dan jaringannya untuk menjadi pemantau pemilu resmi yang terakreditasi oleh Bawaslu.
• Pencegahan Pelanggaran: Secara aktif mengidentifikasi potensi kerawanan pemilu di lingkungan masing-masing dan melaporkannya kepada Bawaslu sebagai upaya pencegahan dini.
• Advokasi Demokrasi: Menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu-isu demokrasi dan melawan penyebaran berita bohong (hoaks) yang dapat mendelegitimasi proses pemilu.

Dengan terjalinnya kolaborasi yang solid antara Bawaslu Kalbar dan kekuatan masyarakat sipil seperti KAHMI dan FORHATI, optimisme terhadap penguatan kualitas demokrasi di Kalimantan Barat semakin meningkat. Sinergi ini diharapkan tidak hanya berlangsung sesaat, tetapi menjadi sebuah gerakan berkelanjutan untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah bagi kemajuan Kalimantan Barat.