Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN Dengan Tema “ASN Netral Birokrasi Kuat dan Mandiri”

Pontianak, Badan pengawas Pemilihan Umum - Provinsi Kalimantan Barat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menggelar kegiatan Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dengan tema “ASN Netral, Birokrasi Kuat dan Mandiri yang dihadiri oleh 7 Provinsi yang melaksanakan Pilkada serentak tahun 2020, Pontianak, Rabu (05/08/2020). Tiap Provinsi selain Bawaslu masing-masing Provinsi yang diundang terdapat juga peserta yang terdiri dari Perwakilan Stranas PK, Perwakilan KASN, Sekretaris Daerah yang melaksanakan Pilkada, Kepala BKD, Kepala Inspektorat, Perwakilan LSM dan Wartawan Media. Kegiatan ini bertujuan melakukan pencegahan dalam rangka upaya strategis atas pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto yang mengatakan bahwa birokrasi yang berpolitik dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 seharusnya menjadi peringatan atau alarm bagi semua pihak. Agus mengatakan peringatan tersebut menjadi penting guna menciptakan kondisi aparatur sipil negara tetap netral pada Pilkada Tahun 2020. Menurut Agus banyaknya pucuk pimpinan birokrasi yang terlibat dalam pelanggaran netralitas ASN akan berpotensi pada penyalahgunaan wewenang. Merujuk pada data KASN per 31 Juli 2020, sudah terjadi sebanyak 456 pelanggaran, sebanyak 27,6 persen dilakukan oleh jabatan pimpinan tinggi.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut, menurut Agus tentunya menjadi pengingat agar Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang benar-benar dapat terhindar dari penyalahgunaan wewenang Aparatur Sipil Negara. “Harus dipastikan pelaksanaan suksesi Pilkada serentak ini tidak ada pengerahan birokrasi, karena ASN netral dan birokrasi tidak berpolitik itu harga mati," ujarnya. Dalam acara ini juga digelar deklarasi netralitas ASN yang diikuti oleh seluruh peserta pada jaringan virtual via aplikasi zoom dan live youtube KASN. Kemudian, kegiatan lainnya yang digelar adalah diskusi panel dengan pembicara Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo.