BAWASLU KALBAR GANDENG MEDIA TINGKATKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU BERSAMA KETUA KOMISI II DPR-RI
|
Pontianak – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengambil langkah strategis untuk memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemilu dengan menggandeng seluruh elemen media massa. Melalui acara sosialisasi pengawasan pemilu yang digelar bersama insan pers dari media cetak, elektronik, televisi, radio, dan online, Bawaslu Kalbar menegaskan komitmennya untuk membangun sinergi demi mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan transparan.
Ketua Bawaslu Kalbar, Mursyid Hidayat, dalam sambutannya menekankan peran krusial media sebagai mitra strategis dalam setiap tahapan pemilu. Menurutnya, kolaborasi yang solid antara pengawas pemilu dan media adalah pilar utama untuk menjaga integritas demokrasi di Bumi Khatulistiwa.
"Media bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai salah satu pilar pengawasan partisipatif. Kami di Bawaslu memiliki keterbatasan dalam menjangkau setiap sudut Kalbar. Di sinilah peran media menjadi sangat vital, sebagai mata dan telinga yang membantu kami memastikan setiap proses berjalan sesuai aturan," ujar Mursyid.
Ia mengajak seluruh insan pers untuk terus berkolaborasi secara aktif, tidak hanya dalam menyebarkan informasi mengenai tahapan dan aturan pemilu, tetapi juga dalam memberikan edukasi kepada masyarakat serta melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan. "Informasi yang akurat dan berimbang dari media dapat menjadi penangkal efektif terhadap hoaks, disinformasi, dan politisasi SARA yang dapat mencederai proses demokrasi kita," tambahnya.
Dukungan terhadap penguatan peran media dalam demokrasi juga datang dari tingkat nasional. Dr. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Ketua Komisi II DPR-RI, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi tinggi atas inisiatif Bawaslu Kalbar. Dalam kapasitasnya sebagai pimpinan komisi yang membidangi urusan dalam negeri dan pemilu, ia mempertegas bahwa media merupakan salah satu pilar penjaga kedaulatan rakyat.
"Pers yang sehat dan independen adalah oksigen bagi demokrasi. Fungsi kontrol sosial yang dijalankan oleh media memastikan bahwa penyelenggara dan peserta pemilu bekerja dalam koridor hukum dan etika," tegas Dr. Rifqinizamy. Ia juga menambahkan bahwa Komisi II DPR-RI akan terus mendukung upaya-upaya penguatan kelembagaan pengawas pemilu dan kemitraannya dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk pers.
Acara sosialisasi ini diisi dengan diskusi interaktif yang membahas berbagai tantangan dalam pengawasan pemilu, mulai dari politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), hingga penyebaran berita bohong di era digital. Para jurnalis yang hadir pun berkomitmen untuk mendukung penuh upaya Bawaslu dalam mengawal pemilu yang berkualitas.
Melalui kolaborasi yang semakin erat antara Bawaslu dan media, diharapkan masyarakat Kalimantan Barat akan mendapatkan informasi yang jernih dan terpercaya, sehingga dapat berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam setiap pesta demokrasi. Sinergi ini menjadi fondasi kokoh untuk terus memperkuat demokrasi di Indonesia.
