“DISABILTAS BERHAK MENENTUKAN PILIHANNYA”

Mempawah - Badan Pengawas Pemilihan Umum ( Bawaslu ) Provinsi Kalimantan Barat proses melibatkan warga negara kedalam proses pemerintahan. Warga negara dilibatkan secara aktif untuk menentukan siapa yang berhak mengendalikan pemerintahan dalam periode waktu tertentu, maka dari itu penyandang disabilitas pun juga mempunyai hak pilihnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dan Bawaslu Kab Mempawah menggelar kegiatan Deklarasi Anti Politik Uang dan Politisasi SARA di Sungai Kunyit, dengan mengundang Muspida Kab Mempawah,Disabilitas dan Alumni2 SKPP Kab Mempawah (senin, 06/06/2022).

Kegiatan terhadap pemilih Disabilitas yg dilaksanakan hari ini adalah sebagai bentuk persiapan menghadapi pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 dimana kita Bawaslu mempawah ingin mendengar secara langsung tentang problematika yg dihadapi pemilih Disabilitas sehingga kedepan bisa dengan mudah

mendapatkan akses dalam menggunakan hal pilih. Ujar ketua Bawaslu Mempawah, Akhmad amiruddin

Selanjutnya kegiatan yg dilakukan Bawaslu mempawah dan desa sungai kunyit laut adalah deklarasi dan penandatangan MOU Desa Anti Politik Uang. Kegiatan ini adalah sebagai bentuk mendorong partisipatif komponen masyarakat agar pemilih bergerak dan dengan kesadaran kolektif bersama menolak pemberian uang untuk memilih pasangan atau calon tertentu. Menerima pemberian uang sama halnya dengan menggadaikan hak kebebasan kita yaitu hak memilih secara aktif dan bertanggung jawab.

Wakil Bupati Mempawah Mohamad Pagi mengatakan, kegiatan yang dilakukan Bawaslu merupakan satu diantara upaya untuk lebih mensosialisasikan tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024. “Warga negara Indonesia punya hak memilih maupun dipilih termasuk disabilitas,” katanya.

“Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita terutama bawaslu untuk terus menerus memberikan sosialisasi. Sehingga tidak ada lagi yang golput. Berikan kesadaran berikan pemahaman jangan pilih kasih,” lanjut M. Pagi.

Wakil Bupati Mempawah juga mengingatkan agar tidak pesta demokrasi lima tahunan baik Pemilu atau Pilkada tidak menjadi ajang untuk saling menjatuhkan karena perbedaan pilihan politik.

“Dari saat ini mari kita persiapkan dan jaga kamtibmas. Akan ada bermacam isu yang digelontorkan kalau masyarakat tidak paham ini akan menjadi masalah,” ujar M.

Pagi.

“Deklarasi desa anti politik uang perlu terus dilakukan. Memilih pemimpin harus punya kwalitas dan kemampuan bisa menyerap aspirasi masyarakat,” timpalnya. Pagi juga menegaskan jika tujuan Pemilu dan Pilkada tidak hanya untuk mencari pemimpin saja, namun melangsungkan pembangunan daerah.

“Saya minta dalam proses persiapan pemilu dan pilpres,jaga persatuan dan kesatuan itu yang penting. Jangan saling memojokkan kita ini satu Indonesia. Nanti kita yang rugi. Tujuan pemerintah melaksanakan pemilu dan pilkada adalah untuk mencari pemimpin dan membangun daerah,” jelasnya.

“Pemda akan mendukung dan mensuport sesuai apa yang dibutuhkan asal tidak melanggar aturan,” tutup Wakil Bupati Mempawah.

Melalui kegiatan ini kita ingin penyandang disabilitas terlibat aktif dalam proses pengawasan pemilu dan pilkada serta menjadi agen untuk mensosialisasikan, bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak dan perlu dijaga hak pilihnya dalam pemilu ke depan,” kata Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar Faisal Riza. “Selain itu juga dalam kegiatan ini kita (Bawaslu) ingn memastikan kampanye anti politik uang, dengan melakukan pelembagaan desa anti politik uang. Dimulai dengan deklarasi terlebih dahulu, sehingga pemerintahan dan masyarakat desa khususnya di Desa Sungai Kunyit

Laut, sadar bahaya ancaman politik uang itu sejauh mana dampaknya bagi proses pembangunan ke depannya,” lanjutnya.

Dalam dua kegiatan tersebut, Bawaslu juga mengikutsertakan alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang diharapkan dapat bersama-sama mengawasi setiap tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak agar berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. “Kita harapkan alumni SKPP yang sudah dilatih bergandengan tangan dengan elemen masyarakat khususnya di Desa Sungai Kunyit Laut, memastikan pengawasan partisipatif terus berjalan,” tutup Faisal Riza.